Mengawali ketertarikannya pada dunia politik sejak kuliah, seorang lulusan Teknik Elektro ITB bernama Haldi Zusrijan Panjaitan memutuskan untuk berkecimpung di ranah politik nasional sebagai pilihan kariernya. Ia mendapati ketertarikannya tersebut pada politik saat aktif sebagai mahasiswa di Keluarga Mahasiswa ITB (KM ITB). Berawal dari seringnya para anggota kabinet KM ITB berinteraksi dengan para alumni ITB lain yang berkecimpung duluan di Politik,  Haldi Zusrijan  Panjaitan, S.T., M.T (EL ‘00), telah terinspirasi dan kini tengah mantap berkarier sebagai kader di Dapil Sumut II.

Setelah lulus kuliah di ITB, Haldi kemudian bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Secara bertahap ia merintis karier politiknya dari bawah hingga sekarang.  Tak ayal, setelah belasan tahun berproses dari bawah, kini ia ditempatkan sebagai Sekretaris Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Hidup di DPP PKS.

“Setelah lulus saya gabung PKS, dan bertahap jadi kader, pengurus, DPC, Depera, DPD, kemudian Wasekum, lalu di DPP karena kenalan dengan Mardhani Alisera di Pilgub DKI, membantu kemenangan Anies-Sandi melawan Ahok, dan sekarang saya di sekretaris bidang teknologi industri dan lingkungan hidup di DPP PKS diamanatkan Caleg DPR RI di Dapil Sumut II, ada 19 kabupaten kota.” Ungkap pria kelahiran 6 Januari 1983 tersebut kepada Alumnia Jakarta.

Lebih lanjut, Dalam menganalisis Dapil Sumatera Utara II, Haldi mengungkapkan berbagai fakta mencengangkan terkait permasalahan utama di Dapilnya tersebut, seperti rendahnya kemajuan ekonomi, birokrasi yang kurang sehat, tingginya praktik KKN, dan pendapatan per kapita yang masih rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Haldi merencanakan program-program konkret yang berfokus pada interaksi langsung dengan masyarakat.

Performa birokasi yang super amburadul dari Sumut tersebut Diungkapkan Haldi selama dirinya berada di Dapilnya sendiri. Sehingga, dalam konteks reformasi dan transformasi struktural serta kultural, Haldi menyoroti perlunya perbaikan birokrasi di daerah dan pusat. Ia berkomitmen untuk membantu memutus rantai praktik pungli dan korupsi yang masih merajalela.

Sebagai contoh, dalam proses pelayanan perizinan usaha di Dapil Sumut II, menurut Haldi, prosesnya akan sangat lama dan dipersulit, jika tidak ada yang memberikan duit sogokan. Sistemasi pungutan liar (pungli) seperti ini sengaja diterapkan agar pihak pemohon izin bersedia mengeluarkan uang lebih banyak kepada petugas, jika ingin izin layanan mereka dipermudah dan dipercepat prosesnya.

Haldi mengungkapkan bahwa proses birokrasi disana sudah sangatlah gawat dan memprihatinkan, oleh karena itu, ia bertekad ingin menghapus segala birokrasi dari level bawah hingga atas, karena hal tersebut sudah mendarah daging dan menjadi lingkaran setan di Dapil Sumut II saat ini.

“Ini sebenarnya PR sudah mulai ada perbaikan agar masih banyak permasalahan, pungli itu dari level atas sampe bawah birokrasinya ada dan ini lingkaran setan, dan setoran pungli tsb diberikan keatasan, itu harus diputus rantai setannya. Kami harus turun untuk menyelesaikan masalah itu.” Ungkapnya.

Selain itu, dalam menganalisis Dapil Sumatera Utara II, Haldi mengidentifikasi permasalahan utama seperti rendahnya kemajuan ekonomi, birokrasi yang kurang sehat, tingginya praktik KKN, dan pendapatan per kapita yang masih rendah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Haldi merencanakan program-program konkret yang berfokus pada interaksi langsung dengan masyarakat.

“Pendekatan advokasi akan kita terapkan agar program pemerintahan, seperti kewirausahaan dan pembukaan lapangan kerja baru, dapat diimplementasikan dengan efektif. Kami juga akan memberikan bantuan untuk membuka jalur keuangan inklusif, modal usaha, dan program sosial lainnya,” ujar Haldi.

Lebih lanjut, Haldi mengidentifikasi sektor pertanian, perkebunan, dan sektor informal sebagai fokus utamanya. Ia berencana untuk meningkatkan literasi petani, memberdayakan petani, peternak, dan nelayan, serta membantu sektor informal dengan memudahkan permodalan dan perizinan.

Dalam konteks reformasi dan transformasi struktural serta kultural, Haldi menyoroti perlunya perbaikan birokrasi di daerah dan pusat. Ia berkomitmen untuk membantu memutus rantai praktik pungli dan korupsi yang masih merajalela.

Sebagai upaya kolaborasi, Haldi menyebutkan bahwa jejaring alumni ITB memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan di daerahnya. Ia berencana untuk menjalin komunikasi dan kerjasama dengan alumni ITB, terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, tambang, dan industri manufaktur.

“Disini juga banyak tambang emas, batubara, potensi energi alam disini luar biasa sehingga potensial untuk dikembangkan, juga sektor perikanan karena ini daerah pesisir juga, sehingga potensi kolaborasinya antar alumni ITB sangatlah besar sekali. Selain itu industri manufaktur juga menjanjikan potensinya, terdapat banyak lapangan kerja, peluang tersebut akan coba saya kondisikan dengan alumni ITB lainnya.” Tambahnya

Haldi juga memberikan saran bagi para alumni ITB muda yang juga ingin berkecimpung di dunia politik. Menurutnya, sebuah karier politik yang baik harus dirintis mulai dari bawah, oleh karena itu, para caleg muda tak hanya harus aktif didalam internal partai mereka, melainkan menyerap aspirasi rakyat dan memiliki kekmampuan organisasi yang baik demi memberikan pemikiran gagasan yang solutif untuk dapat diberikan kepada rakyat. Dengan begitu, karier politik pun dapat akan berlangsung dengan mulus.

“Saran saya based on pengalaman kita harus mau sabar dari bawah. Para alumni sering loncat mau keatas, mau instan. Kita harus mulai dari bawah, bukan hanya dengan internal partai, tapi mau menyerap aspirasi rakyat, turun ke jalan mengadvokasi kebutuhan mereka, kita juga harus punya kemampuan organisasi yg cukup baik, karena dinamika berurusan dengan sifat orang juga harus mumpuni dalam bermusyawarah, komunikasi, dll.” Kata Haldi.

Terakhir, Haldi menegaskan visi dan misinya yang mencakup pemberdayaan masyarakat. Jika terpilih sebagai anggota legislatif, Haldi berkomitmen untuk membina komunitas pemberdayaan masyarakat dan menciptakan program-program yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Dengan pandangan ke depan, Haldi melihat dirinya 10 tahun dari sekarang terlibat aktif dalam politik dan ekonomi, memberikan kontribusi signifikan bagi bangsa Indonesia.

“Anak ITB sangat dibutuhkan di politik, seperti B.J Habibie, dengan pemikirannya dapat menstabilkan indonesia pasca reformasi, asal mau sabar dan mau berorganisasi dan bermasyarakat.” Tutup Haldi.